SYARAT DAN PROSEDUR PERKARA TANPA BIAYA (PRODEO)

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, layanan pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Syarat-syarat berperkara prodeo

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi dapat dibuktikan dengan:

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. 
2. Surat Keterangan Tunjangan sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu.

Prosedur berperkara

Tingkat Pertama

1. Dalam hal perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebelum sidang pertama secara tertulis atau sebelum sdiang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
2. Apabila Tergugat/Termohon mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka permohoan itu disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon.
3. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sejenisnya.
4. Panitera/Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
5. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layayan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

1. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh pengadilan tingkat pertama, pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.
4. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memori diajukan.
5. Permohonan Pembebasan Biaya Perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen sejenisnya.
6. Ketua Pengadilan berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layayan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

Rincian biaya prodeo yang dibebankan ke negara

Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:

1. Meterai
2. Biaya pemanggilan para pihak
3. Biaya pemberitahuan isi putusan
4. Biaya Sita Jaminan
5. Biaya pemeriksaan setempat
6. Biaya Saksi/Ahli
7. Biaya Eksekusi
8. Alat Tulis Kantor (ATK)
9. Penggandaan/ fotokopi berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
10. Penggandaan salinan putusan
11. Pengiriman pemberitahuan nomer register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
12. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi, dan
13. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

1. Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, salinan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan kepada Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.
3. Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.
4. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, rnaka Panitera/Sekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sama.

 
Mekanisme Pengawasan dan Pertanggung Jawaban

1. Pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan.
2. Panitera membuat buku registrasi khusus untuk mengontrol pelaksanaan pemberian layanan hukum
3. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran sesuai ketentuan
4. Bendahara pengeluaran melakukan pmbukuan setiap transaksi keuangan untuk penyelenggaraan Layanan Hukum bagi masyarakat