center
Proses Berperkara COMPONENTS

BeritaTerkini

Syarat Pengajuan Perkara

Syarat Pengajuan Perkara

A. Pengajuan Cerai Gugat / Permohonan Cerai Talak

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar yang masih berlaku dan diberi meterai 6000, kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat/Pemohon sebanyak 1 lembar, dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Menyerahkan surat gugatan/permohonan sebanyak 6 lembar, yang meliputi 3 rangkap untuk Majelis Hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk Tergugat/Termohon dan 1 rangkap untuk dalam berkas.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai, yang jumlahnya sesuai dengan perhitungan Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi pihak yang mengguganakan Kuasa Hukum, seperti Advokat/Pengacara harus melampirkan surat kuasa khusus dan foto copy Kartu Advokat sebanyak 1 lembar yang masih berlaku.
  6. Bagi pihak yang menggunakan Kuasa Insidentil, harus menyertakan surat Izin dari Ketua Pengadilan Agama Sinjai
  7. Bagi pihak Penggugat/Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau anggota TNI/POLRI, harus melampirkan surat izin bercerai dari atasannya.  

B. Permohonan Izin Poligami

  1. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku sebanyak 1 lembar dan diberi meterai 6000 kemudian dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Pemohon dengan isteri pertama, apabila ingin menikah dengan calon isteri kedua, yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  3. Surat Pernyataan dari isteri pertama bersedia untuk dimadu, yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh isteri pertama.
  4. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang diberi meterai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami).
  5. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon.
  6. Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat alasan-alasan ingin poligami.
  7. Bagi Pemohon yang mengunakan kuasa hukum seperti Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Advokat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
  8. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (surat Kuasa Untuk Membayar). 

C. Permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah

  1. Foto copy KTP Pemohon I dan Pemohon II yang masih berlaku, dan diberi meterai 6000 yang dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Permohonan Isbat nikah tidak terkait dengan perkawinan poligami.
  3. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  4. Bagi yang menggunakan Kuasa Hukum, harus menyertakan Surat Kuasa Khusus.
  5. Surat Permohonan Isbat Nikah dibuat sebanyak 6 lembar. 

D. Gugatan Harta Bersama / Gono Gini

  1. Foto Copy KTP Penggugat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Foto Copy Kutipan/Duplikat Akta Nikah Penggugat sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama tersebut bersama-sama dengan gugatan perceraian.
  3. Foto Copy Akte Cerai sebanyak 1 lembar yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos, jika pengajuan gugatan harta bersama setelah terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai, yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1 seperti tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat / Tergugat yang menggunakan Kuasa Hukum seperti Pengacara / Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Foto Copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku sebanyak 1 lembar.
  6. Surat gugatan dibuat sebanyak 6 rangkap, masing-masing 3 rangkap untuk majelis hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk Tergugat, dan 1 rangkap untuk dalam berkas. 

E. Gugatan Waris

  1. Foto Copy KTP Penggugat/Para Penggugat (jika Penggugatnya banyak) yang diberi meterai 6000 dan dilegalisir di Kantor Pos.
  2. Silsilah Ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa/Lurah tempat tinggal Penggugat.
  3. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Lurah/Kepala Desa tempat tinggal pewaris.
  4. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
  5. Bagi Penggugat yang menggunakan kuasa hukum Pengacara/Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan foto copy Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku.
  6. Surat Gugatan dibuat 3 rangkap untuk majelis Hakim, 1 rangkap untuk Panitera Pengganti, 1 rangkap untuk dalam berkas, dan sejumlah pihak dalam gugatan waris tersebut. 

F. Permohonan Dispensasi Nikah

  1. Foto copy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  2. Foto copy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 6000, cap pos).
  3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA).
  4. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa, yang isinya akan mengurus Dispensasi Kawin.
  5. Surat permohonan dispensasi kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai.
  6. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai. 

G. Pengangkatan Anak

  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua anak (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  3. Foto copy Surat Nikah orang tua anak (bermaterai 6000, cap pos)
  4. Foto copy Surat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (bermaterai 6000, cap pos)
  5. Foto copy Surat Kelahiran/Akta Kelahiran anak (bermaterai 6000, cap pos)
  6. SK. Pekerjaan dan penghasilan Pemohon diketahui oleh Kepala Desa (Diketahui atasan bagi PNS).
  7. Surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua kepada Pemohon.
  8. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
  9. Surat keterangan dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Pengangkatan Anak.
  10. Surat Permohonan akan Pengangkatan Anak yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai.
  11. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai. 

H. Penetapan Wali / Wali Adhol

  1. Surat Permohonan akan wali adhol yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai.
  2. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.
  3. Foto copy KTP (bermaterai 6000, cap pos)
  4. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama
  5. Surat keterangan/pengantar dari Kepala Desa 

I. Pembatalan Nikah

  1. Surat Permohonan akan pembatalan nikah yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai
  2. Membayar Panjar Biaya Perkara melalui BRI Kantor Cabang Sinjai.
  3. Foto copy KTP Pemohon, Termohon I dan II (masing-masing bermaterai 6000, cap pos)
  4. Foto copy akta nikah/ duplikat (bermaterai 6000, cap pos)
  5. Foto copy akta nikah yang mau dibatalkan (bermaterai 6000, cap pos)
  6. Surat keterangan/pengatar Kepala Desa
  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    #
  • Berita Terbaru BADILAG

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Berita Terbaru Pengadilan Tinggi Agama Semarang

    https://www.pta-semarang.go.id/index.php?format=feed&type=rss

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsKonten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi