center
Proses Berperkara

BeritaTerkini

KPA Purbalingga Jadi Narasumber di RRI Purwokerto Dalam Acara “Dialog Dinamika Kita

KPA Purbalingga Jadi Narasumber di RRI Purwokerto Dalam Acara “Dialog Dinamika Kita

narasumber rri pwt 1

Purbalingga, Belum lama ini (17-10-2019) Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, Drs. Taufik, S.H., M.H.,  melakukan sosialisasi hukum keluarga bagi masyarakat Purbalingga khususnya dan pendengar radio pada umumnya dalam acara “Dialog Dinamika Kita”. Kegiatan tersebut dilakukan di ruang studio siaran Pro 1 RRI Purwokerto pro satu 93,10 MHz- 98,60 MHz dan 756 KHz atau dapat melalui aplikasi rriplay pada smartphone.

Materi yang disampaikan oleh, ketua kelahiran asli Padang Sumatera Barat ini ,  adalah tentang tema “upaya turunkan angka perceraian dini melalui bimbingan perkawinan bagi remaja usia nikah”.

 

Hadir pula menjadi narasumber pada kesempatan itu Ketua PA Purwokero, Drs. H. Tahrir, Kepala Kemenag Purbalingga dan Kepala Kemenag Purwokerto. Dikatakan ketua PA Purbalingga bahwa tingka perceraian di purbalingga sangat tinggi bahkan sudah menembus angka 2000 an.

Lebih lanjut beliau menyampaikan perceraian tersebut 75 % di ajukan oleh istri atau Cerai gugat. Dan yang menarik menurut beliau usia yang melakukan perceraian itu dibawah 40 tahun, ini artinya usia mereka masih produktif dan masih muda, dan bahkan banyak yang usianya belum menginjak 30 tahun sudah mengajukan cerai.

Selain itu, Ketua PA Purbalingga juga memaparkan penyebab perceraian tersebut bahwa ketidak harmonisan itu disebabkan antara lain tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, kekerasan dalam rumah tangga / KDRT, krisis ahlak, gangguan pihak ke–3, dan poligami yang tidak sehat.

Meningkatnya jumlah kasus perceraian dari tahun ke tahun khususnya cerai gugat baik tingkat nasional maupun lokal di kota Purbalingga merupakan masalah yang cukup serius dihubungkan dengan tujuan perkawinan, sehingga masalah ini semua pihak baik pemerintah, ulama, tokoh agama harus dapat memberikan pemahaman pendidikan nikah di wilayah tugas masing – masing.

narasumber rri pwt 2

Dan juga memfungsikan peran BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) di kantor urusan agama (KUA), kantor Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara sebelum perkara itu di lanjutkan terlebih dahulu di laksanakan mediasi, sesuai perma no. 1 tahun 2016 dan juga setiap persidangan hakim memberikan nasehat untuk rukun sesuai dengan ketentuan hukum acara di pengadilan agama.

Pihak radio RRI pun memberikan respon positif dari penjelasan Ketua PA Purbalingga tersebut, jadi kesimpulan dari data diatas adalah tren perceraian di kota Purbalingga meningkat dari tahun ketahun.

Perselisihan terus menerus / tidak adanya keharmonisan adalah no 1 penyebab perceraian, kemudian Faktor Ekonomi, dan tidak adanya tanggung jawab. Hampir 75 % yang menggugat cerai adalah Isteri. [hafid]

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    #
  • Berita Terbaru BADILAG

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Berita Terbaru Pengadilan Tinggi Agama Semarang

    https://www.pta-semarang.go.id/index.php?format=feed&type=rss

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsKonten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi