center

BeritaTerkini

Alur Pengaduan

Tata Cara Pen­gad­uan diatur dalam Per­at­u­ran Mahkamah Agung RI Nomor 9

Tahun 2016

Ten­tang

PEDO­MAN PENANGANAN PEN­GAD­UAN (WHISTLE­BLOW­ING SYS­TEMDI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADI­LAN YANGBERADA DIBAWAHNYA.

Pen­gad­uan dapat dis­am­paikan melalui:
a. aplikasi SIWAS MA-​RI pada situs Mahkamah Agung;
b. layanan pesan singkat/​SMS;
c. surat elek­tronik (e-​mail);
d. fak­sim­ile;
e. tele­pon;
f. meja Pen­gad­uan;
g. surat; dan/​atau
h. kotak Pengaduan

Dalam hal Pen­gad­uan dia­jukan secara lisan;
a. Pela­por datang meng­hadap sendiri ke meja Pen­gad­uan, den­gan menun­jukkan inden­ti­tas diri.
b. petu­gas meja Pen­gad­uan mema­sukkan lapo­ran Pen­gad­uan ke dalam aplikasi SIWAS MA-​RI
c. petu­gas meja Pen­gad­uan mem­berikan nomor reg­is­ter Pen­gad­uan kepada Pela­por guna mem­o­n­i­tor tin­dak lan­jut penan­ganan Pengaduan.

Dalam hal Pen­gad­uan dilakukan secara ter­tulis, memuat:
a. iden­ti­tas Pela­por;
b. iden­ti­tas Ter­la­por jelas;
c. per­bu­atan yang diduga dilang­gar harus dilengkapi den­gan waktu dan tem­pat keja­dian, alasan penyam­pa­ian Pen­gad­uan, bagaimana pelang­garan itu ter­jadi mis­al­nya, apa­bila per­bu­atan yang diadukan berkai­tan den­gan pemerik­saan suatu perkara, Pen­gad­uan harus dilengkapi den­gan nomor
perkara;
d. meny­er­takan bukti atau keteran­gan yang dapat men­dukung Pen­gad­uan yang dis­am­paikan mis­al­nya, bukti atau keteran­gan ini ter­ma­suk nama, ala­mat dan nomor kon­tak pihak lain yang dapat dim­intai keteran­gan lebih lan­jut untuk mem­perkuat Pen­gad­uan Pela­por; dan
e. petu­gas Meja Pen­gad­uan mema­sukkan lapo­ran Pen­gad­uan ter­tulis ke dalam aplikasi SIWASMA-​RI den­gan melam­pirkan doku­men Pen­gad­uan. Doku­men asli Pen­gad­uan diar­sip­kan pada Pen­gadi­lan yang bersangku­tan dan dapat dikirim ke Badan Pen­gawasan apa­bila diperlukan.

Dalam hal Pen­gad­uan dilakukan secara elek­tronik,
memuat:
a. iden­ti­tas Pela­por;
b. iden­ti­tas Ter­la­por jelas;
c. dugaan per­bu­atan yang dilang­gar jelas, mis­al­nya per­bu­atan yang diadukan berkai­tan den­gan pemerik­saan suatu perkara maka Pen­gad­uan harus dilengkapi den­gan nomor perkara;
d. meny­er­takan bukti atau keteran­gan yang dapat men­dukung Pen­gad­uan yang dis­am­paikan. Mis­al­nya bukti atau keteran­gan ter­ma­suk nama jelas, ala­mat dan nomor kon­tak pihak lain yang dapat dim­intai keteran­gan lebih lan­jut untuk mem­perkuat Pen­gad­uan Pela­por.
e. meskipun Pela­por tidak men­can­tumkan iden­ti­tas­nya secara lengkap, namun apa­bila infor­masi Pen­gad­uan logis dan memadai, Pen­gad­uan dapat ditindaklanjuti.

Hak-​hak Pelapor

  1. men­da­p­atkan per­lin­dun­gan ker­a­hasi­aan identitasnya;
  2. men­da­p­atkan kesem­patan untuk dapat mem­berikan keteran­gan secara bebas tanpa pak­saan dari pihak manapun;
  3. men­da­p­atkan infor­masi men­ge­nai taha­pan laporan/​Pengaduan yang didaftarkannya;
  4. men­da­p­atkan per­lakuan yang sama dan setara den­gan Ter­la­por dalam pemeriksaan;
  5. men­ga­jukan bukti untuk mem­perkuat Pen­gad­u­an­nya; dan
  6. men­da­p­atkan Berita Acara Pemerik­saan (BAP) dirinya.

Hak-​hak Terlapor

  1. mem­buk­tikan bahwa ia tidak bersalah den­gan men­ga­jukan Saksi dan alat bukti lain;
  2. men­da­p­atkan kesem­patan untuk dapat mem­berikan keteran­gan secara bebas tanpa pak­saan dari pihak manapun;
  3. men­da­p­atkan per­lakuan yang sama dan setara den­gan Pela­por dalam pemeriksaan;
  4. mem­inta Berita Acara Pemerik­saan (BAP) dirinya; dan
  5. men­da­p­atkan surat keteran­gan yang meny­atakan bahwa Pen­gad­uan atas dirinya tidak terbukti.

Selengkap­nya Unduh :

  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    #
  • Berita Terbaru BADILAG

    Error: Feed tidak dapat ditampilkan.
  • Berita Terbaru Pengadilan Tinggi Agama Semarang

    https://www.pta-semarang.go.id/index.php?format=feed&type=rss

Sistem Informasi Penelusuran Perkara

TypographyDengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi maka peran Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selanjutnya disebut sebagai SIPP, menjadi semakin penting dan diandalkan untuk proses administrasi dan penyediaan informasi baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsKonten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Konten ini masih dalam tahap perbaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanannya.

Lebih Lanjut

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi